Pembangunan fisik gedung dan sarana publik yang bersumber dari uang rakyat sering kali menjadi sasaran empuk praktik penggelembungan anggaran oleh oknum tidak bertanggung jawab. Penelusuran terhadap proyek perbaikan sarana publik menemukan ketidaksesuaian antara besaran dana yang dikucurkan dengan kualitas fisik bangunan yang dihasilkan di lapangan. Menelusuri pembangunan fasilitas yang terbengkalai memperlihatkan adanya dugaan pemotongan anggaran berantai pada setiap tingkat subkontraktor pekerjaan. Akibatnya, kualitas material bangunan yang digunakan jauh di bawah standar teknis.

Dokumen perincian belanja proyek menunjukkan adanya pembayaran penuh atas pekerjaan yang sebenarnya belum selesai dikerjakan oleh pihak penyedia jasa kontruksi. Beberapa proyek fisik bahkan terhenti di tengah jalan tanpa ada kejelasan kelanjutan pembangunan kendati anggaran telah dicairkan seluruhnya dari kas daerah. Penyimpangan proyek pembangunan fasilitas umum ini merugikan masyarakat luas yang sangat membutuhkan sarana publik tersebut untuk kegiatan harian. Bangunan yang cepat rusak membahayakan keselamatan para pengguna jalan dan gedung.

Tim penelusur juga menemukan indikasi persaingan tidak sehat dalam proses lelang tender pengadaan proyek yang dikondisikan untuk memenangkan perusahaan tertentu. Pemilik perusahaan pemenang tender ternyata memiliki hubungan dekat dengan pejabat pembuat komitmen proyek di dinas terkait birokrasi kota. Pengawasan pada pembangunan fasilitas publik yang lemah dimanfaatkan oknum untuk mengambil keuntungan pribadi tanpa memedulikan mutu hasil pekerjaan. Praktik culas ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah daerah.

Penegak hukum didesak untuk segera melakukan pemeriksaan fisik bangunan serta audit audit keuangan teknis bersama tim ahli konstruksi independen di lokasi. Pengembalian kerugian negara serta penuntutan pidana bagi kontraktor dan pejabat yang bertanggung jawab harus dilakukan secara tegas dan transparan. Evaluasi total terhadap sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah mutlak dilakukan guna mencegah pengulangan modus kejahatan serupa. Kualitas bangunan publik harus mengedepankan keamanan warga.

Pengawasan ketat yang dilakukan oleh masyarakat bersama media massa terbukti menjadi sarana kontrol efektif dalam mengawal pelaksanaan pembangunan fisik daerah. Keterbukaan informasi proyek serta pelibatan warga dalam pengawasan lapangan menjamin hasil kerja kontraktor sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati bersama. Pembangunan yang jujur dan berkualitas menciptakan sarana publik yang bermanfaat panjang bagi kesejahteraan seluruh warga kota. Fasilitas publik yang kokoh kebanggaan bersama.